Syarat dan Prosedur Mengajukan Penghapusan Pokok Pajak yang Menunggak Lebih dari 1 Tahun

Wajib pajak menyampaikan permohonan kepada KUPTB setempat. Kemudian KUPTB menyampaikan ke Kepala Bapenda dan Bapenda menyampaikan ke Gubernur.

Tribunsumselwiki/Linda
Ilustrasi 

TRIBUNSUMSELWIKI.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memperpanjang progam penghapusan sanksi adminitrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB).

Kalau sebelumnya diagenda hingga 1 Sepetember 2020, maka kini diperpanjang hingga akhirnya September. Tak hanya diperpanjang, namun juga bisa pokok pajaknya yang lebih dari satu tahun bisa dihapuskan.

Nah bagi Anda yang pajaknya belum dibayarkan lebih dari satu tahun berikut cara, syarat dan prosedurnya jika ingin mengajukan penghapusan poko pajak lebih dari satu tahun dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaibah melalui Kabid Pajak Provinsi Sumsel, Emi Surahwahyuni mengatakan, memang benar bahwa dimungkinkan untuk penghapusan pajak seperti yang dikatakan Gubernur Sumsel Herman Deru, dengan alasan yang jelas.

Gubernur Sumsel Herman Deru saat meninjau pembayaran pajak di Kantor Samsat Palembang I.
Gubernur Sumsel Herman Deru saat meninjau pembayaran pajak di Kantor Samsat Palembang I. (Istimewa)

"Jadi alurnya wajib pajak (WP) menyampaikan permohonan kepada KUPTB setempat. Kemudian KUPTB setempat menyampaikan ke Kepala Bapenda Provinsi dan selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Gubernur," katanya, Jumat (4/9/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, pajak yang lebih dari satu tahun bisa dihapuskan pokonya dengan syarat objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali.

Baca Juga : 

Daftar Kantor dan Alamat Layanan Perpajakan yang Ada di Sumsel Babel, Lengkap dengan Nomor Telepon

Lalu objek pajak hilang dan telah dilaporkan ke instansi berwenang. Kemudian subjek pajak menutup usahanya dan atau subjek pajak meninggal dunia sehingga tidak diketahui ahli warisnya/penanggung pajaknya.

Atau bisa juga karena sudah tidak bisa dilacak atau diketahui kepemilikannya dan objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang.

Syaratnya WP menyampaikan permohonan kepada KUPTB setempat dengan dilampiri beberapa berkas seperti surat pernyataan bermeterai, surat keterangan bengkel resmi yang menyatakan memang benar kendaraan tersebut berada di bengkel dan sedang diperbaiki.

ILUSTRASI bayar pajak - Kondisi masyarakat yang membayar pajak kendaraan di Samsat Palembang 1 di Jalan Kapten A Rivai saat Pandemi Covid19.
ILUSTRASI bayar pajak - Kondisi masyarakat yang membayar pajak kendaraan di Samsat Palembang 1 di Jalan Kapten A Rivai saat Pandemi Covid19. (Dokumen Tribun Sumsel)

Kemudian foto kendaraan, nanti pihak UPTB melakukan pemeriksaan ke bengkel dan dibuatkan berita acara hasil pemeriksaan.

Kalau untuk kendaraan akibat kecelakaan disertakan juga keterangan dari pihak berwenang (kepolisian), untuk kendaraan yang hilang dilampiri berita acara kehilangan dari pihak kepolisian.

Berkas tersebut dilampiri dengan fotokopi KTP WP, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, SKPD pembayaran tahun terakhir dan untuk badan usaha dilampiri Akte Pendirian Perusahaan.

"Kemudian KUPTB setempat menyampaikan ke Kepala Bapenda Provinsi dan selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Gubernur untuk dibuatkan SK Gubernur. Setelah SK keluar akan dikirimkan kepada UPTB masing-masing untuk tindak lanjut," jelasnya.

Baca Juga :

Mulai 1 Agustus 2020 Akan Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumsel

Belanja di Toko Tani Palembang dengan GoFood Groceries Gratis Ongkos Kirim, Ini Caranya

Ikuti kami di
KOMENTAR
437 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved