Makanan Berlabel Umur Simpan 7 Hari Wajib BPOM, Ini Penjelasannya

Jika produk tersebut mempunyai umur simpan diatas 7 hari, dan ada label maka wajib BPOM. Hal ini sesuai peraturan nomor 22 tahun 2018

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Ami Heppy
Tribunsumselwiki/Linda
Ilustrasi makanan berlabel yang memiliki masa simpan lebih dari 7 hari. 

TRIBUNSUMSELWIKI.COM - Adanya pandemi Covid-19 membuat omset para pengusaha pampek turun drastis dan harus kreatif serta inovatif agar tetap survive.

Untuk itu, banyak para pengusaha pempek membuat dalam bentuk frozen atau olahan makanan beku.

Namun munculnya inovasi untuk membuat pempek yang dikemas secara vakum dan tahan lama atau yang sering disebut frozen menimbulkan polemik baru bagi para pengusaha pempek.

Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang Yenny Anggraini SH, M.Ikom menceritakan, ada anggotanya dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak berwajib, karena tidak ada ijin BPOM atau MD (makanan dalam).

"Jadi pada heboh dan takut meletakan pempek yang frozen di bagian depan maka dimasukan ke dalam rumah. Karena setau kita cukup IRT dan kenapa harus BPOM," ceritanya saat Sumsel Virtual Fest yang diadakan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Jumat (21/8/2020).

Live Talk Virtual Sumsel Fest yang diadakan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Jumat (21/8/2020).
Live Talk Virtual Sumsel Fest yang diadakan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Jumat (21/8/2020). (Istimewa)

Lebih lanjut ia mengatakan, mereka mengira BPOM itu untuk pedagang yang besar.

Sedangkan untuk pempek ini kebanyakan pedagang kecil yang masih rumahan.

Sementara, itu Kepala Bidang Layanan Informasi dan Konsumen BPOM Palembang Gustini S, SKM menjelaskan, tupoksi Balai BPOM mengawasi produk sebelum dan sesudah beredar.

"Industri rumah tangga berupa pangan wajib mempunyai ijin edar BPOM. Hal ini sesuai peraturan nomor 22 tahun 2018. Jika produk tersebut mempunyai umur simpan diatas 7 hari, dan ada label maka wajib BPOM," katanya.

Namun, jika umur simpan produksi yang diatas 7 hari tidak mempunyai label, maka tidak wajib memiliki ijin edar baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, maupun BPOM.

Baca Juga :

Cara Membuat Berbagai Macam Pempek dengan Satu Resep, Ikuti Tipsnya Berikut Ini

Jadi terkait dengan hal tersebut, maka industri rumah tangga yang membuat olahan pempek yang dibekukan dan dilabeli maka wajib mengurus ijin edar BPOM.

Ijin edar itu ada tiga yaitu MD POM RI dengan 12 digit angka dibelakang untuk produk dalam negeri.

Lalu ML POM RI dengan 12 digit angka dibelakang untuk makanan impor yang didaftarkan di Indonesia dan ijin edar yang dikeluarkan Kabupaten/Kota dari DPMPTSP yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan.

"Kami sangat antusias untuk mendampingi para pelaku usaha untuk mengurus ijin BPOM. Bila ada pengujian terhadap laboratorium akan didiskon 50 persen dan daftarnya pun didisikon 50 persen. Silakan infokan kekami dan kami akan jemput bola," ungkapnya.

Ia pun berpesan, agar para pembuat pempek yang ingin mengurus ijin BPOM jangan mau pakai jasa, karena pendampingannya itu gratis.

Untuk mengurus ijin edar time line waktunya 30 hari kerja, bila semua syarat sudah lengkap.

Untuk biaya PNBP Rp 500 ribu yang di storkan ke bank, namun kini sedang diskon 50 persen.

"Visi misi kami pendamping terhadap UMKM dan mendampingi UMKM menuju pangsa pasar besar. Melindungi masyarakat supaya pangannya tetap terjaga baik mutu dan keamanannya. Ayo kita bina UMKM dan kita bujuk agar para UMKM ini mendaftarkan BPOM," jelasnya.

Kemudian AKBP Ferry Harahap, S.IK.,M.Si menambahkan, bahwa ada undangan-undang perlindungan konsumen. Maka memastikan keamanan makanan masyarakat juga penting.

Ikuti kami di
KOMENTAR
423 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved