Mulai 1 Agustus 2020 Akan Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumsel

Pemutihan pajak kendaraan mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020, lalu pada 1 Sepetember 2020 akan dievaluasi

Dokumen Tribun Sumsel
ILUSTRASI bayar pajak - Kondisi masyarakat yang membayar pajak kendaraan di Samsat Palembang 1 di Jalan Kapten A Rivai saat Pandemi Covid19. 

TRIBUNSUMSELWIKI.COM - Dalam rangka membantu beban perekonomian masyarakat terutama yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, maka pemerintah akan melakukan pemberian penghapusan sanksi adminitrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB).

"Berita baik untuk masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel), bahwa dalam situasi ini sekaligus menghadapi 17 Agustus, di hari Kemerdekaan RI kita berikan pemutihan denda pajak mulai 1 Agustus 2020," kata Herman Deru, Kamis (23/7/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, pemutihan ini akan dievaluasi setiap bulannya.

Jadi pemutihan ini mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020.

Lalu pada 1 Sepetember 2020 akan dievaluasi, jika memang nantinya diperlukan diperpanjang ya akan diperpanjang.

Gubernur Sumsel Herman Deru.
Gubernur Sumsel Herman Deru. (Dokumen Humas Pemprov Sumsel)

"Perbulan akan kita evaluasi, hal ini untuk memberikan keringanan bagi yang sempat ekonomi nya kemaren terganggu, sehingga tidak bisa bayar pajak maka bisa diputihkan mulai 1 Agustus," ungkapnya.

Menurut Deru, pemutihan ini berlaku untuk umum jadi siapapun boleh ikut pemutihan pajak, yang kendaraannya terlambat bayar pajak karena Covid-19 atau kelalaian, kelupaan tetap diberikan pengampunan denda pajak.

"Pemutihan pajak ini tidak ada batasnya, mau satu tahun, dua tahun atau tiga tahun tetap kita berikan keringanan denda pajak atau pemutih," cetusnya.

Sesuai Pasal 107 ayat (3) UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penghapusan pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Neng Muhaibah menambahkan, penghapusan biaya bunga dan denda diberikan bagi kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajaknya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Neng Muhaibah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Neng Muhaibah. (Istimewa)
Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Ami Heppy
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved