Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Buka Posko Pengaduan Daring COVID-19

Secara keseluruhan ada lima jenis layanan yang dapat diadukan melalui Posko Pengaduan Daring COVID-19 Ombudsman Sumsel.

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Buka Posko Pengaduan Daring COVID-19
dokumen ombudsman (ist)
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Adrian Agustiansyah.,SH.,M.Hum (kanan). 

TRIBUNSUMSELWIKI.COM - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) secara resmi membuka Posko Pengaduan Daring bagi masyarakat terdampak bencana nasional Covid-19.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel M Adrian Agustiansyah mengatakan, masyarakat dapat mengakses pengaduan daring melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman.

"Ombudsman mencermati bahwa dalam menghadapi bencana nasional pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan melibatkan anggaran yang sangat besar," katanya, Rabu (6/5/2020).

Maka menurutnya, dalam situasi darurat seperti saat ini diperlukan mekanisme pengawasan yang sifatnya intensif, terpadu, dan fokus melalui saluran yang meminimalkan interaksi fisik atau kontak langsung.

"Berawal dari banyaknya informasi yang masuk tentang amburadulnya distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat di Sumsel, maka dirasa penting bagi Ombudsman mendirikan Posko Pengaduan Daring ini," ungkapnya.

Disamping untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan apabila diduga terjadi maladministrasi dalam pendistribusian bantuan, bagi masyarakat terdampak juga terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan bencana nasional Covid-19 secara menyeluruh.

"Secara keseluruhan ada lima jenis layanan yang dapat diadukan melalui Posko Pengaduan Daring COVID-19 Ombudsman Sumatera Selatan ini," katanya.

Pelayanannya meliputi Layanan Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Layanan Kesehatan, Layanan Lembaga Keuangan, Layanan Transportasi, dan Keamanan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk pengaduan layanan bantuan jaring pengaman sosial mencakup Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, Program Kartu Pra-Kerja, dan Tarif Listrik.

Lalu layanan kesehatan yang dapat diadukan antara lain mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1042020.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Ami Heppy
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved