Pemkab Muba Berikan Layanan Hukum Gratis Bagi Warga

Masyarakat di Kabupaten Muba yang kurang mampu atau fakir miskin dapat bisa dapat bantuan hukum secara gratis.

Pemkab Muba Berikan Layanan Hukum Gratis Bagi Warga
Dokumen Humas Muba
Suasana MoU antara Pemkab Muba dengan Empat Organisasi Bantuan Hukum (IST). 

TRIBUNSUMSELWIKI.COM - Dalam rangka memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menandatangani kerjasama dengan empat Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Penandatanganan dilaksanakan di Ruang Rapat Mess Perwakilan Kabupaten Muba di Palembang yang dihadiri oleh Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Yudi Herzandi SH MH di dampingi Kepala Bagian Kerjasama Demoon Hardian Eka Suza SSTTP MSi, Kamis (27/2/2020).

Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengatakan, dengan adanya MoU ini, masyarakat di Kabupaten Muba yang kurang mampu atau fakir miskin dapat menghubungi empat OBH tersebut jika membutukan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi.

"Dalam pemberian bantuan hukum OBH harus berpedoman dengan Perbup Muba Nomor 20 Tahub 2017 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum," ujarnya.

Adapun keempat OBH tersebut adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI LBH) Palembang.

Lalu ada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Palembang dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN Muba.

Acara tersebut juga dihadiri Kanwil Kemenkumham Sumsel Hesti Sumanigsih, Kepala Bidang Hukum.

"Kami menyambut baik atas kerjasama ini. Kami siap mendukung dan melaksanakan tugas program ini dengan baik," kata Hesti.

Ia pun berharap semoga ke depan dengan adanya program ini dapat memberikan layanan hukum yang baik dan gratis bagi masyarakat Kabupaten Muba.

Tata cara pemberian bantuan hukum sesuai Perbup Muba Nomor 20 Tahub 2017 yaitu permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum dengan mengisi formulir sesuai format.

Lalu yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan dicatat oleh pemberi bantuan hukum.

Kemudian ditandatangani atau cap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu bantuan hukum, dokumen yang berkaitan dengan perkara dan surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga.

Baca Juga :

Perjuangan Warga Muba Panen Madu Sialang

Pengrajin di Muba Buat Piring dari Pelepah Pinang

Ikuti kami di
Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Ami Heppy
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved